GOOD ELEKTORAL GOVERNANCE: SEBUAH PEMIKIRAN KRITIS HINGGA PRAKTIS

Penulis 

Dr. Agus, M.Si.

Editor

Dr. Nikmatullah,S.Ag., M.A.

Deskripsi Buku

Praktik demokrasi di Indonesia memperlihatkan geliatnya sejak memasuki era reformasi tanggal 21 Mei tahun 1998. Pelbagai kebijakan dimaksudkan guna mendorong daya bangkit demokrasi, seperti pemberian otonomi kepada daerah, penguatan fungsi legislatif, kebebasan mendirikan partai politik dan reformasi sistem Pemilu.
Khusus tentang reformasi sistem Pemilu, dikonstruksi di atas spirit kebebasan, kesetaraan, dan legitimasi. Spirit ini menghasilkan reformasi undang-undang Pemilu yang memudahkan masyarakat mendirikan partai politik dan mendekatkan pemilih dengan kandidat. Perwujudannya yakni Pemilu 1999 diikuti begitu banyak partai politik bahkan sejak
Pemilu 2004 terjadi perubahan sistem pemilu yang semula proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Lebih dari
itu, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat yang sebelumnya pemilihan presiden melalui parlemen. Satu tahun  kemudian, tepatnya tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.  Melalui sistem pemilu proporsional terbuka dan pemilihan presiden hingga kepala daerah langsung, diharapkan rakyat bergeser posisi yang semula tidak lebih sebagai objek menjadi subjek demokrasi. Selain itu, hasil pemilu lebih objektif dan pasca
Pemilu peluang campur tangan partai dalam kebijakan publik berkurang.